SOSIALISASI BARCODE DAN BANNER LAYANAN HAK INTEGRASI PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN DI RUTAN KELAS IIB KOLAKA

Authors

  • Rafliyandi Dwi Anugrah Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
  • Herry Fernandes Butar Butar Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.53067/icjcs.v6i4.265

Keywords:

social reintegration; parole; conditional leave; barcode; community intervention

Abstract

Information on Parole (PB) and Conditional Leave (CB) is a basic need for inmates preparing for timely, procedurally sound social reintegration. Initial observation at the Community Guidance Post of Class IIB Detention Center Kolaka showed that inmates generally recognized these terms but could not explain the requirements, documents, or stages involved; independent information media were nearly absent; and Community Guidance Officer caseloads left little room for repeated individual explanation, creating space for unverified information to spread. This community service program aimed to improve inmates' understanding of PB and CB through a two-layer information medium: a printed banner combined with a digital barcode. The program ran for eight weeks (19 June–9 August 2026) through five community-intervention stages (social initiation, social organization, social assessment, social planning, and intervention implementation), accompanied by direct socialization sessions. Evaluation used observation, interviews, and documentation to compare inmates' ability to explain PB and CB information before and after the program. The results show improved understanding of requirements and application stages, reduced reliance on incidental verbal explanation, and institutional commitment to maintain the media. Limited phone access was addressed through live demonstration and family involvement. This print-and-digital medium is worth replicating at other correctional units with similar resource constraints.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ambarsari, R., Dewi, R. K., & Darmadja, S. (2022). Pemberdayaan masyarakat di desa berbasis komunitas. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 2(6), 630–637.

"Analisis terhadap warga binaan pemasyarakatan (Studi prosedur pemberian hak asimilasi dan integrasi)." (2025). Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2(1), 8–13.

Apriliandra. (2022). Peran pekerja sosial dalam pemberdayaan komunitas perempuan rawan sosial dan ekonomi. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 4(1), 40–52.

Aristoteles, Miswar, D., Yarmaidi, Intiha, E., Suryani, M., Putri, L. M., Albaihaqi, M. F., Kurniawan, R., & Prasetyo, A. R. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi QR Code sebagai media akses informasi publik di Kelurahan Gunung Sari, Kota Bandar Lampung. BUGUH: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 3(1), 1–8.

Athar, G. A., Bantali, A., Caniago, A. S., & Olivia, H. (2023). Pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan minat wirausaha mahasiswa. JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(1), 19–25.

Chairunnisa, L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN, 11(2), 31–45.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022a). Surat Edaran Nomor PAS-20.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat terhadap Narapidana sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022b). Pembebasan bersyarat narapidana harus penuhi syarat dan tidak diberikan sebebas-bebasnya. Ditjenpas.go.id. Diambil 5 September 2026, dari https://www.ditjenpas.go.id/pembebasan-bersyarat-narapidana-harus-penuhi-syarat-dan-tidak-diberikan-sebebas-bebasnya

"Efektivitas desain visual terhadap pemrosesan informasi kognitif pada media poster digital." (2026). Epistema, 7(1), 1–12.

Fajarianto, O., Lestari, A. D., & Erawati, D. (2021). Pemanfaatan QR Code sebagai media promosi dan informasi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Jurnal Signal, 9(1), 101–108.

Firdaus, R., & Yuningsih, S. (2023). Transformasi digital layanan pemasyarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Politik dan Governance, 2(1), 1–10.

Hartanto, A., & Rahayu, D. (2022). Efektivitas komunikasi persuasif dalam sosialisasi kebijakan larangan plastik sekali pakai. Jurnal Sosialisasi Kebijakan Publik, 3(1), 20–31.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2022a). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Kemenkumham RI.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2023). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Kemenkumham RI.

Kusmiyati, R., Ginting, R., & Thariq, M. (2023). Digitalisasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan publik (Peluang dan tantangannya). Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial, 7(1), 33–46.

"Literatur review penggunaan poster sebagai media komunikasi kesehatan." (2023). Jurnal Kesehatan Masyarakat, 6(11), 1572–1578.

Ma'ruf, A., & Zulharman. (2023). Reintegrasi sosial bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab, 3(1), 1–20.

Manik, S. P., & Juwono, V. (2024). Strategi transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan: Studi pada Kementerian Keuangan. Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual, 9(1), 1–16.

Masoa, D. (2023). Kajian teoritis penggunaan teknologi informasi pada layanan pemasyarakatan guna meningkatkan kualitas dan kepuasan. Innovative: Journal of Social Science Research, 3(6), 4818–4833.

Maslahah, W., & Fitria, T. (2023). Pengaruh media poster terhadap keterampilan berpikir kritis siswa MTs abad 21. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 5(2), 1301–1307.

Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sekretariat Negara.

"Pembebasan bersyarat terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan." (2023). Journal of Sharia and Law, 2(1), 1–12.

"Penerapan teknologi QR Code dan aplikasi mobile untuk pemantauan gizi balita di posyandu." (2024). Jurnal Pepadu, 6(1), 1–8.

"Pengembangan media poster sebagai inovasi pembelajaran statistika." (2026). Jima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 4(2), 1–9.

Pradikta, A. B. P., & Kusumah, H. A. (2026). Analisis efektivitas pembebasan bersyarat terhadap pengurangan overkapasitas di Lapas Kelas IIB Sukabumi. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 6(5), 3511–3520. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5.8617

Putra, A. (2021). Penggunaan teknologi informasi dalam layanan administrasi publik di lembaga pemasyarakatan. Jurnal Pemasyarakatan, 7(2), 98–114.

"Reintegrasi ekonomi sebagai konsep pembaharuan hukum pemasyarakatan Indonesia." (2023). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 17(2), 135–152.

Republik Indonesia. (2022a). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekretariat Negara.

Ricky, & Rahimallah, M. T. A. (2022). Keterbukaan informasi publik di Indonesia (Perspektif akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi). Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 12(2), 62–75.

Tim KKM Kelompok 87. (2023). Sosialisasi aplikasi pelayanan desa Jawilan melalui pemasangan QR Code sebagai media informasi dan pelayanan administrasi desa. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 2(4), 1–9.

Yuntoro, A. P., & Subroto, M. (2022). Upaya reintegrasi narapidana dewasa melalui cuti bersyarat. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), 1448–1456.

Downloads

Published

2026-11-11

How to Cite

Anugrah, R. D., & Butar Butar, H. F. (2026). SOSIALISASI BARCODE DAN BANNER LAYANAN HAK INTEGRASI PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN DI RUTAN KELAS IIB KOLAKA. Indonesian Collaboration Journal of Community Services (ICJCS), 6(4), 465–475. https://doi.org/10.53067/icjcs.v6i4.265